• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1992 Pembinaan Adat Desa dan Lurah

Pembinaan Adat Desa dan Lurah

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

Nomor  :                    Tahun : 1992                   Seri  :  B                   Nomor : 07

 


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

NOMOR 17 TAHUN  1992

TENTANG

 

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1984 nampak jelas Pemerintah masih tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan – kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan Pembangunan dan Ketahanan Nasional;
  • bahwa adat istiadat yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad – abad telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan Pembangunan Nasional, Daerah Dan Desa;
  • bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat ditingkat Desa/Kelurahan dengan suatu Peraturan Daerah.
Mengingat :
  1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 NOmor ;
  3. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

 

B A B   I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • Kelurahan ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang  berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
  • Camat ialah Kepala Wilayah Kecamatan yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Adat Istiadat ialah kebiasaan – kebiasaan yang hidup serta dipertahankan didalam pergaulan hidup sehari – hari dalam masyarakat sesuai dengan Pancasila;
  • Pembinaan dan Pengembangan ialah semua kegiatan dalam rangkamemelihara dan memajukan Adat Istiadat yang menunjang kelangsungan Pembangunan dan Ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

 

 

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

 

Pasal 2

 

Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat bertujuan agar Adat Istiadat mampu mendorong dan menunjang kelangsungan Pembangunan dan Ketahanan Nasional dalam Wawasan Nusantara.

 

Pasal 3

 

Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat harus diarahkan kepada terbinanya stabilitas yang mantap baik dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya maupun dibidang Pertahanan Keamanan dalam usaha menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

 

Pasal 4

 

Dalam usaha melestarikan Kebudayaan Daerah guna memperkaya khasanah Kebudayaan Bangsa, Aparatur Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan Adat Istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan.

 

Pasal 5

 

Camat dan Kepala Desa/KepalaKelurahan beserta perangkatnya wajib melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap Adat Istiadat yang hidup dikalangan masyarakat diwilayahnya.

 

Pasal 6

 

(1) Dalam usaha melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan pelaksanaannya sebagai pedoman bagi aparatur pelaksana dilapangan;

(2) Kebijaksanaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disusun dalam bentuk Keputusan Bupati Kepala Daerah dan kebijaksanaan pelaksanaan lainnya sesuai dengan kondisi Adat Istiadat di masing – masing Wilayah Kecamatan.

 

 

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 7

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan dan ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 8

 

Hal – hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah iniakan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang Mengenai pelaksanaannya.

 

Pasal 9

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

 

 

Tual, 13 Juni 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

Hi. ABDUL GANI WOKANUBUN. BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

 

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Maluku

Dengan Surat Keputusan Tanggal : 3 Juni 1993

Nomor   : 188.342/SK/371/93

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor : 07  Tahun 1993  seri : B

Pada tanggal 14 juni 1993

 

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

 

 

DRS. P. FAR - FAR

NIP. 630001916


 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR 17 TAHUN 1992

 

TENTANG

 

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DITINGKAT

DESA/KELURAHAN


I. PENJELASAN UMUM

 

Bahwa sebelum dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sebagai salah satu upaya unifikasi hukum dibidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, maka di Indonesia sebelumnya telah berlaku sistim Pemerintahan Adat yang didasarkan pada kebiasaan yang sudah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat berabad –abad lamanya, dan telah diterima sebagai suatu nilai yang sulit ditinggalkan.

Oleh karena itu begitu penting nilai – nilai Adat yang ada maka dipandang perlu dilakukan pembinaan secara intensif dan efektif sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam kaitan inilah, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1984, Lembaga – Lembaga Adat yang telah tumbuh perlu terus dibina demi menunjang kelangsungan tugas – tugas Pemerintahan Desa dan Kelurahan berdasarkan tuntutan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.


II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

 

Last Updated on Friday, 13 August 2010 02:10  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4728
mod_vvisit_counterYesterday7730
mod_vvisit_counterThis week31715
mod_vvisit_counterLast week62551
mod_vvisit_counterThis month235249
mod_vvisit_counterLast month324011
mod_vvisit_counterAll days7692156

We have: 93 guests, 10 bots online
Your IP: 54.145.101.33
 , 
Today: Jul 26, 2017

Who's Online

We have 189 guests online