• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1989 Pendirian PDAM

Pendirian PDAM

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA


Nomor  :                      Tahun : 1989                     Seri  :                     Nomor :

 


PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

NOMOR 03 TAHUN  1989

 

TENTANG

 

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

 

 

 

Menimbang :

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat   :

  • Bahwa penyediaan air minum baik di daerah perkotaan maupun di di pedesaan perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah, sekaligus disempurnakan dan ditimgkatkan cara pengelolaannya;
  • Bahwa dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 26 Tahun 1975, maka Perusahaan Air Minum Kabupaten Tingkat II Maluku Tenggara perlu dialihkan/ dilebur ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Bahwa untuk pelaksanaan butir a dan b diatas perlu pengaturannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

 

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah ;
  2. Undang - Undang    Nomor  5  Tahun  1974  tentang  pokok- pokok Pemerintahan di Daerah;
  3. Undang - Undang    Nomor  8  Tahun  1979  tentang  pokok- pokok Kepegawaian;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara ;
  5. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pangawasan Keuangan Daerah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pengurusan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975 tentang Pengalihan Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Daerah Air Minum;


Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TINGKAT II MALUKU TENGGARA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

  • Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Perusahaan Daerah ialah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Direksi ialah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.
  • Badan Pengawas ialah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

(2) Perusahaan adalah Badan Hukum yang kedudukannya sebagai Badan Hukum yang diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.

 

 

BAB II

PENDIRIAN

 

Pasal 2

 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;

(2) Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara dengan ini dilebur/ dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini;

(3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan, kekayaan serta usaha dari Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara beralih kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;

(4) Pelaksanaan peleburan diatur oleh Kepala Daerah.

 

Pasal 3

 

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam Hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan Azas Demokrasi Ekonomi yang merupakan ciri dari Sistim Ekonomi Nasional berdasarkan Pancasila.

 

 

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

 

(1) Nama ;

Perusahaan Daerah ini bernama “ Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

(2) Tempat Kedudukan ;

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Tual Ibukota Daerah dan dapat membuka Unit/Cabang sesuai kebutuhan.

 

Pasal 5

TUJUAN PERUSAHAAN


Tujuan Perusahaan ialah turut serta melaksanakan :

  • Pembangunan daerah khususnya dan ;
  • Pembangunan Ekonomi Nasional pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat serta ketenaga kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.

 

Pasal  6

LAPANGAN USAHA PERUSAHAAN


Perusahaan mengusahakan Penyediaan Air Minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat bagi kebutuhan masyarakat dalam Daerah.

 

 

BAB  IV

M O D A L

 

Pasal  7

 

(1) Neraca permulaan Perusahaan terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari Badan Pengelola Air Minum yang dilebur menurut pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini;

(2) Modal Dasar Perusahaan terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan dan diatur dengan Peraturan daerah;

(3) Modal Perusahaan tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah, penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan Pinjaman;

(4) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan/atau Bank-bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk olrh Kepala Daerah.

 

 

BAB V

PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS

 

Pasal 8

 

(1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dan dibantu sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;

(2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :

  • Memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral yang baik;
  • Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
  • Tidak terlibat baik secara langsung mauapun tidak langsung dalam setiap  kegiatan yang merugikan negara;
  • Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
  • Sehat jasmani dan rohani;
  • Bertempat tinggal ditempat kedudukan perusahaan.

(3) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas;

(4) Pengangkatan dimaksud dalam ayat (2) diatas dilakukan untuk jangka waktu selam-lamanya 4 (empat) tahun, setelah waktu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

 

Pasal 9

(1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :

  • Permintaan sendiri;
  • Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota direksi termasud pada pasal 8 ayat (4);
  • Tindakan yang merugikan perusahaan;
  • Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara serta tidak memenuhi lagi ketentuan pasal 8 ayat (2).

(2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian dengan tidak hormat;

(3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d dilakukan, maka anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah anggota direksi yang bersangkutan diberitahukan akan tentang pemberhentian itu oleh Kepala Daerah;

(4) Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota direksi tersebut pada ayat (3) belum ada keputusan maka pemberhentian itu menjadi batal dan anggota direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

 

Pasal 10

 

(1) Anggota direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diijinkan oleh Kepala Daerah, jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk selanjutnya jabatannya diperlukan izin Kepala Daerah;

(2) Anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atu tidak langsung pada perkumpulan / Perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba;

(3) Anggota direksi tidak boleh merangkapa jabatan lain.

 

Pasal 11

 

(1) Direksi mewakili perusahaan diluar dan didalam pengadilan;

(2) Direksi dapat mewakilkan hak tersebut pada ayat (1) kepada seorang / beberapa orang pegawai perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang / badan lain.

 

Pasal 12

 

(1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan menurut kebijaksanaan umum pemerintah daerah;

(2) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan pengawas.

 

Pasal 13

 

(1) Direksi memerlukan surat persetujuan Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk hal-hal yang tersebut dibawah ini:

  • memimjam uang atas nama Perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang;
  • Mengikat Perusahaan sebagai Peminjam;
  • Memperoleh, mengasingkan atau memberatkan benda-benda tetap (benda-benda tidak bergerak).

(2) Bilamana Direksi berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang anggota direksi yang tertua pangkatnya.

 

 

BAB VI

BADAN PENGAWAS

Pasal 14

 

(1) Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Kepala daerah dan anggota-anggota terdiri dari unsur-unsur pemerintah daerah, Dinas PU daerah, Dinas Kesehatan, Dispenda dan unsur lain yang dipandang perlu sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang;

(2) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah daerah;

(3) Badan pengawas melakukan pengawasan terhadap direksi;

(4) Direksi wajib memberi segala keterangan yang diperlukan oleh badan pengawas;

(5) Kepada ketua dan para anggota badan pengawas diberikan jasa yang diatur oleh Kepala Daerah.

 

 

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 15

 

(1) Semua pegawai perusahaan, termasuk anggota direksi dalam kedudukan selaku demikian yang tidak diberikan tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau kerana melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut;

(2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadapa pegawai negeri sipil berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan;

(3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oelah kepala daerah;

(4) Pegawai termasuk pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksud pada ayat (3), tuntutan terhadap pegawai tersebut dlaksanakan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan daerah;

(5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan disimpan di tempat perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan dimaksud pada ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan;

(6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke kantor akuntan negara;

(7) Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan pegawai termasuk pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur / organisasi perusahaan itu sendiri.

 

 

BAB VIII

TAHUN BUKU

Pasal 16

 

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwin.

 

 

BAB IX

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 17

 

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka oleh direksi dikirimkan anggaran perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari badan pengawas;

(2) Kecuali apabila badan pengawas mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam anggaran perusahaan itu sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya;

(3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari badan pengawas.

 

 

BAB X

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA

DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 18

 

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirimkan oleh direksi kepada badan pengawas sekali setiap 3 (tiga) bulan dan jika perlu untuk jangka waktu tertentu.

 

 

BAB XI

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 19

 

(1) Untuk tiap tahun buku, oleh direksi dikirimkan perhitungan tahunan laba rugi kepada badan pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku;

(2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan;

(3) Jika dalam waktu sebulan setelah waktu yang tersebut pada ayat (1), oleh bada pengawas tidak keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan;

(4) Perhitungan termaksud pada ayat (1) disahkan oleh badan pengawas dan pengesahan termaksud memberi kebebasan pada direksi terhada segala sesuatu termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

 

 

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 20

 

(1) Cadangan diam dan / atau rahasia tidak boleh diadakan ;

(2) Penggunaan laba bersih, stetalah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :

  • Untuk dana pembangunan daerah 30 %
  • Untuk anggaran rutin daerah 25 %
  • Untuk cadangan umum 15 %
  • Sosial dan pendidikan 10 %
  • Jasa produksi 10 %
  • Sumbangan dana pensiun dan sokongan 10 %

(3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Pemerintah daerah;

(4) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (2) ditentukan oleh badan pengawas.

 

 

BAB XIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

 

(1) Kedudukan Hukum pegawai, gaji, pensiun dari direksi dan pegawai/pekerja perusahaan diatur dengan peraturan daerah, yang berlakunya setelah mendapat pengesahan instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji pegawai negeri sipil yang berlaku dan tunjangan lain diatur oleh direksi dengan persetujuan badan pengawas;

(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja perusahaan menurut peraturan kepegawaian dengan persetujuan badan pengawas berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan dimaksud pada ayat (1).

 

 

BAB XIV

P E N G A W A S A N

Pasal 22

 

(1) Dengan tidak mengurangi instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan, mengurus rumah tangga, oleh Kepala Daerah ditunjuk Inspektorat Daerah pada kantor bupati, kepala daerah melakukan kontrol atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggungan jawabnya, hasil kontrol disampaikan kepada Pemerintah Daerah;

(2) Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol atas pengurusan serta pertanggung jawabannya.

 

 

BAB XV

P E M B U B A R  A N

Pasal 23

(1) Pembubaran Perusahaan daerah dan penunjukan Panitia Lijwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Instansi atasan.

(2) Semua kekayaan dari Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah;

(3) Pertanggung jawaban Likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan / atau Pemegang Saham yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya;

(4) Setelah likwidasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

 

 

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 24

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah ini, maka semua Ketentuan yang ada sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah  ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal – hal yang belum cukup jelas dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

 

 

Pasal  12

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

Tual,

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

Hi. ABDUL GANI WOKANUBUN. BA

KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

 

 

DRS. CHR. RAHANRA

 

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Dengan Surat Keputusan tanggal ............... 1989  Nomor .................................

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara tanggal ................... 1989 Nomor : ....... seri : ...

 

 

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

 

 

DRS. Hi. H.A. RAHAYAAN

NIP. 630001916

Last Updated on Monday, 09 August 2010 02:46  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 103 guests online