• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1985 Pembentukan Dusun

Pembentukan Dusun

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

Nomor     : 03                 Tahun : 1986                 Seri  : D                 Nomor :

 


PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

NOMOR 05 TAHUN  1985

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN

DALAM KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

 

 

 

Menimbang :

 

 

 

 

 

 

Mengingat   :

    bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan dan sebagai tindak lanjut dari pasal 16 dan pasal 31 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan;

 

  1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
  2. Undang - Undang    Nomor  5  Tahun  1974  tentang  pokok- pokok Pemerintahan di Daerah;
  3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang  Pemerintahan Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam desa dan Lingkungan dalam Kelurahan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

 

Menetapkan : PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN

 

 

BAB 1

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

  • Daerah adalah Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
  • Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  • Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan;
  • Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/Permufakatan yang keanggotaannya terdiri dari Kepala Dusun, Pemimpin Lembaga-Lembaga kemasyarakatan dan pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan.

 

 

BAB II

PEMBENTUKAN

 

Bagian Pertama

Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

 

Pasal 2

 

Tujuan pembentukan dusun dalam desa dan lingkungan dalam kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

 

Pasal 3

 

(1) Dusun atau Lingkungan dibentuk dengan Keputusan kepala daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku;

(2) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat setelah dimintakan pertimbangan dari pimpinan Lembaga Musyawarah Desa untuk tingkat Desa dan Perangkat Kelurahan untuk tingkat Kelurahan.

 

 

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Pembentukan

 

Pasal 4

 

(1) Dalam Pembentukan Dusun atau Lingkungan harus memperhatikan syarat – syarat faktor jumlah, luas wilayah, letak, prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi;

(2) Jumlah Dusun dalam suatu Desa atau Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

BAB III

PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN.

Pasal 5

 

(1) Dusun atau Lingkungan yang karena pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkingkan untuk dipecah;

(2) Pemecahan Dusun atau Lingkungan dilakukan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku;

(3) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.

 

Pasal 6

 

(1) Dusun atau Lingkungan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun atau Lingkungan dimungkinkan untuk disatukan atau dihapuskan;

(2) Penyatuan atau penghapusan Dusun atau Lingkungan dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan melalui Camat;

(3) Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku.

 

 

BAB  IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

 

Pasal  7

 

(1) Desa atau Kelurahan yang sebelumnya berlaku peraturan Daerah ini telah mempunyai wilayah kerja bawahan, maka wilayah kerja bawahan dimaksud dinyatakan sebagai Dusun untuk Desa dan Lingkungan untuk Kelurahan;

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

 

Pasal  8

 

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal  9

 

(1) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

(2)  Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

 

Tual, 14 Pebruari 1985.

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K E T U A,

 

 

ALI THAHIR, BA

KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

 


DRS. CHR. RAHANRA

 

 

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Maluku

Dengan Surat Keputusan Tanggal : 21 Pebruari1986

Nomor   : 188.342/SK/80/1986

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 03 Tahun 1986 seri : D

Pada tanggal                     1986.

Last Updated on Monday, 09 August 2010 02:13  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 22 guests online