• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Olahraga dan Seni Sahuburua, Buka Rakerda Latupati Pertama di Malra

Sahuburua, Buka Rakerda Latupati Pertama di Malra

E-mail Print PDF

Langgur,--Perkumpulan Raja-Raja se-Maluku (Latupati) digelar di Kabupaten Maluku Tenggara. Berkumpulnya raja-raja se-Maluku di bumi Larwul Ngabal itu, dalam rangka digelarnya Rapat Kerja (Rakerda) pertama yang akan berlangsung selama dua hari, terhitung 23-24 Oktober di Ball Room Hotel Safira Kabupaten Maluku Tenggara, Senin (23/10)

 

Rakerda tersebut bertujuan untuk melahirkan gagasan-gagasan dalam perkembangan daerah di Maluku yang di mulai dari desa. Hadir dalam kegiatan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, Sultan Sepuh XIV Cirebon Prabu Arif Notonugroho, Bupati Malra Andreas Rentanubun, wakil bupati Yunus Serang, Wakil Walikota Tual Hamid Rahayaan, Pimpinan TNI Polri serta perwakilan raja-raja dari 11 kabupaten/kota di Maluku. Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua yang menghadiri sekaligus membuka kegiatan Rakerda mengatakan, Latupati punya peran penting untuk membantu pemerintah dalam hal pembangunan serta mensejahterakan masyarakat pedesaan. Melihat Raja dipercayakan oleh masyatakat untuk memimpin dan membangun sebuah desa menuju perubahan yang lebih baik. Untuk itu masa depan dan kesejateraan masyarakat di sebuah desa ada di tangan pemimpinya dalam hal ini Raja. Sahuburua menjelaskan, Maluku saat ini masuk urutan ke-4 dengan status pedesaan termiskin di Indonesia. Hal tersebut merupakan catatan buruk pemerintah Provinsi Maluku, yang saat ini gencar mengelontorkan dana untuk tiap desa dengan jumlah yang besar. "Pada Tahun 2013 pemerintah mengelontorkan dana untuk masing masing desa di Maluku sebesar Rp.300 juta, anggaran tersebut terus kita revisi hingga pada tahun 2017 ini anggaran per desa hampir mencapai Rp.1 Milyar, tujuanya agar masyarakat desa bisa diberdayakan untuk kesejahteraan yang otomatis angka kemiskinan pun akan berkurang, namun realitanya hingga saat ini Maluku masih masuk kedalan daftar pedesaan termiskin di Indonesia,"jelasnya. Dikatakanya melalui forum rapat kerja tersebut Latupatti atau raja raja se Maluku dapat bersama sama bertukar pikiran dan mencari langkah langkah kedepan bagaimana mengembangkan potensi masyarakat desa serta memberdayakan desa melalui dana desa. Apalagi saat ini pemerintah pusat sementara membahas bantuan sebesar Rp.200 Milyar untuk menghidupkan kembali kejayaan Indonesia melalui rempah-rempah. "Jika berbicara soal rempah rempah, maka Maluku salah satu penghasil rempah terbesar untuk Indonesia, untuk itu Latupati harus mempersiapkan warganya bersama sama dengan pemerintah mewujudkan kembali kejayaan bangsa melalui rempah rempah, karena hal ini akan memberikan dampak positif untuk perkembangan suatu daerah dan Maluku harus jadi contoh,"pungkas Sahuburua. Sementara Ketua Umum Majelis Latupati Maluku Ibrahim M H Wokas dalam wawancaranya disela sela kegiatan mengatakan, Persoalan tentang pemberdayaan masyarakat akan menjadi perhatian Latupati, melihat Latupati dengan pemerintah daerah punya sinergitas dan tujuan untuk sama sama membangun daerah demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dana desa harus diperuntukan kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan, dimana untuk mencapai hal tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan Latupati adalah mengangkat adat istiadat desa yang merupakan kearifan budaya lokal untuk melihat potensi daerah yang bisa di tonjolkan dan menghasilkan. "Maluku terkenal dengan adat istiadatnya, dan perkembangan desa tergantung dari masyarakatnya, jadi untuk hal ini, kita harus duduk dalam sebuah prosesi adat untuk membicarakan potensi apa yang harus di kembangkan yang kemudian masyarakatnya dipersiapkan. Saya kira dengan sakralnya prosesi adat akan memacu masyarakat untuk bersama sama pemerintah desa serta pemerintah daerah mengembangkan wilayah masing-masing, yang juga mengurai angka kemiskinan"ungkapnya. (AL)

 

Last Updated on Tuesday, 24 October 2017 12:38  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 140 guests online