• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Badan Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

E-mail Print PDF

BAB I

PENDAHULUAN


 

A. LATAR BELAKANG

Reformasi yang telah digulirkan sejak 1998 sesungguhnya telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Salah satu perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pergeseran paradigma dari sistem yang sentralistik ke desentralisitik. Dengan perubahan paradigma tersebut mendorong pula pergeseran konsentrasi penyelenggaraan pemerintahan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah. dengan pergeseran konsentrasi tersebut fungsi – fungsi pelayanan kepada masyarakat di daerah akan semakin lebih efektif dan efisien, pemerintah daerah akan semakin responsif dan tanggap terhadap permsalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam tataran itupula pemerintah dituntut untuk senantiasa menerapkan prinsip – prinsip kepemerintahan yang baik (Good Governance) yakni keterbukaan, kepastian hukum ,akuntablitas, transparansi, kejujuran. Tuntutan masyarakat tersebut tentunya senantiasa didorong corak dan bentuk kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Masyarakat yang semakin maju dan tinggi peradabannya diyakini akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Dalam kondisi tersebut Generalisasi aparatur negara dalam menjalankan profesinya akan digeser kearah spesialisasi yang didasarkan pada keahlian dan kompetensi.

Dalam Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) maka pembangunan aparatur negara tentunya merupakan faktor determinan yang sangat dominan. Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas, dimulai dari peningkatan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efektif dan efisien dengan tata laksana yang jelas dan transparan serta dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkualitas, profesional dan bertanggungjawab. Pendayagunaan aparatur pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur. Dalam tataran itupula maka salah satu upaya reformasi aparatur yang ditempuh adalah dengan penataan dan penyempurnaan pengelolaan kepegawaian, penyusunan pedoman pelaksanaan pengelolaan pegawai, peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, serta pembangunan sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Namun demikian berbagai upaya tersebut belum dapat menciptakan dan mewujudkan suatu sistem manajemen kepegawaian yang dapat mewujudkan PNS yang berkualitas dan profesional sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.  Disamping itupula terdapat adanya perubahan lingkungan stratejik dalam pengelolaan pegawai diantaranya adalah kebijakan nasional kepegawaian, kondisi politik dan pemerintahan serta derasnya tuntutan masyarakat atas pelayanan aparatur yang berkualitas serta kondisi globalisasi yang mendorong perlunya pemanfaatan tenologi. Kondisi tersebut dipandang perlu untuk segera disikapi Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan berbagai upaya yang mengarah pada penciptaan kondisi sistem pengelolaan kepegawaian yang mampu mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diharapkan oleh seluruh masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah.

Rencana strategis yang disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan konsekuensi dari Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan adanya penyusunan Rencana Strategis Daerah bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis yang disusun selanjutnya memuat visi dan misi, tujuan serta sasaran tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013 yang memuat visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pula telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diharapkan dapat mewadahi urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai dengan kewenangan wajib pemerintahan dan karakteristik daerah otonom tertentu. Dalam kaitan itupula, Pemerintah Daerah bersama DPRD telah melahirkan kerangka regulasi yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, yang secara ekplisit menuangkan pentingnya pembentukan Badan Kepegawaian Daerah sebagai penunjang pemerintah daerah dalam pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Maluku Tenggara. Guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi Badan Kepegawaian Daerah maka sangat diperlukan Rencana Strategis yang merupakan pedoman, panduan yang akan mengarahkan segenap sumber daya organisasi dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan kepegawaian.

Rencana Strategis ini juga sekaligus juga merupakan grand design pelaksanaan tugas dalam pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Maluku Tenggara yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan stratejik pemerintahan baik Lingkungan internal maupun eksternal Badan Kepegawaian Daerah yang meliputi aspek kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), Peluang (Opportunities), dan tantangan (threats) organisasi.  Melalui analisa tersebut akan diperoleh strategi dan kebijakan yang akan ditempuh di tahun 2008-2013.

 

 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

VISI  DAN MISI

V I S I

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan dan pandangan jauh kedepan, kemana organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, inovatif dan antisipatif.

Agar dapat mampu mengarahkan perjalanan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Daerah maka dipandang perlu untuk dapat menetapkan Visi Badan Kepegawaian Daerah dalam Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur di Kabupaten Maluku Tenggara. Adapun visi BKD Kabupaten Maluku Tenggara adalah :

“TERDEPAN DALAM PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA APARATUR “

 

Pengertian Visi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terdepan mengandung arti Bahwa Badan Kepegawaian dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki akan berupaya untuk dapat menjadi penggerak utama di Kabupaten Maluku Tenggara dan terbaik di Provinsi Maluku dalam pengelolaan dan pembinaan Sumber Daya Aparatur.

Adapun Pengelolaan dan pembinaan yang dimaksudkan tidak hanya mencakup pelayanan administrasi kepegawaian, Tertib Kepegawaian tetapi juga mencakup pembinaan yang diarahkan pada pengembangan Mind Set dan kompetensi PNS dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang diemban.

Dalam upaya mewujudkan PNS tersebut perlu adanya dukungan oleh suatu perencanaan kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, penyelenggaraan DIKLAT berbasis pada peningkatan Kompetensi, Pola rekruitmen dan pembinaan yang berkualitas, Pengembangan etos kerja, Penegakan Disiplin untuk memacu PNS agar dapat berprestasi tinggi  yang didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang Terintegrasi baik dengan Pemerintah Provinsi Maluku, serta Instansi Pembina dan Pengendali.

Dalam pencapaian visi dimaksud tidak dapat dipungkiri  bahwa sistem pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur pegawai saat ini di Kabupaten Maluku Tenggara belum mampu mendorong peningkatan profesionalisme, kompetensi sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian. Dalam Pasal 12 Ayat (2) disebutkan secara eksplisit bahwa “Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja”.


M I S I

Guna mewujudkan cita – cita sesuai Visi Badan Kepegawaian Daerah, maka perlu menjabarkan menjadi Misi agar dapat menjadi pedoman dalam perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun kedepan.

Adapun Misi BKD Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebagai berikut :

PERTAMA :     Peningkatan Perencanaan Kepegawaian Yang Tepat, Akurat serta Mewujudkan Mutasi Kepegawaian Secara Teratur  ;

KEDUA :    Peningkatan Pengembangan Karir Pegawai dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi

KETIGA :    Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian serta Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

KEEMPAT :    Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Akuntabel dan Transparan

 

 

STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


 

A. STRATEGI

Strategi ádalah landasan pemikiran konseptual untuk merumuskan langkah dan kebijakan yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi setelah dilakukan analisa terhadap faktor yang berpengaruh pada organisasi Baik Lingkungan Internal maupun eksternal. Adapun strategi  yang akan akan ditempuh oleh BKD Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebagai berikut :

NO.

TUJUAN

STRATEGI

1

2

3

1

Mewujudkan Perencanaan Kepegawaian dan Mutasi Pegawai Secara Teratur

  • Perbaikan dan Optimalisasi proses penyusunan formasi serta kualitas pengadaan Calon PNS ;
  • Optimalisasi Penyelesaian Administrasi Pengangkatan, Kepangkatan, Mutasi serta Pemberhentian PNS

 

2

Mewujudkan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pengembangan Karir Pegawai

 

  • Optimalisasi serta peningkatan akses, Kualitas, Kuantitas bagi PNS dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;
  • Penyediaan Instrumen Pengembangan Karir PNS

 

3

Mewujudkan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian serta Peningkatan  Disiplin Pegawai Negeri Sipil

 

  • Penyediaan Sarana Prasarana serta aplikasi  sistem Informasi Manajemen Kepegawaian ;
  • Penyusunan  Instrumen Disiplin PNS

 

4

Mewujudkan Peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian

  • Peningkatan Kapasitas Badan Kepegawaian Daerah

 

B. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah Tindakan yang diambil oleh pemerintah yang diarahkan untuk mencapai suatu visi. Misi, Tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah. Kebijakan yang akan ditempuh dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dapat ditunjukan dalam tabel berikut :

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai instrumen Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan program Badan Kepegawaian yang dioperasionalkan dalam kegiatan  sebagai berikut:

1.    PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1.1.     Penyelesaian Pensiun PNS

1.2.     Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS

1.3.     Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala PNS

1.4.     Penyelesaian Administrasi Pengangkatan PNS dalam Jabatan ;

1.5.     Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNSD Menjadi PNS

1.6.     Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNSD

1.7.     Seleksi Penerimaan CPNSD

1.8.     Penempatan PNS

1.9.     Penyusunan Formasi PNS

1.10.  Penyelesaian Administrasi PMK PNS

1.11.  Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan

1.12.  Konversi NIP Baru

1.13.  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.14.  Koordinasi Penyelenggaraan DIKLAT ;

1.15.  Pengembangan DIKLAT (Analisis Kebutuhan DIKLAT, Penyusunan Silabi,                          Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman DIKLAT )

1.16.  Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas ;

1.17.  Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ;

1.18.  Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar ;

1.19.  Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi ;

1.20.  Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS ;

1.21.  Kajian Sistem dan Kualitas Materi DIKLAT PNS ;

1.22.  Penyelenggaraan DIKLAT Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan ;

1.23.  Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

1.24.  Tes Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Pejabat Struktural/Fungsional

1.25.  Ujian  Dinas dan Ujina Penyesuaian kenaikan Pangkat PNS ;

1.26.  Seleksi DIKLATPIM II, III dan IV ;

1.27.  Penyelesaian Kartu TASPEN PNS ;

1.28.  Penyelesaian Administrasi SATYALENCANA PNS ;

1.29.  Penyusunan DUK, Bezeeting dan Peremajaan Data PNS ;

1.30.  Pengambilan Sumpah PNS ;

1.31.  Pelaksanaan Rapat – Rapat BAPERJAKAT ;

1.32.  Penyelesaian Administrasi KARIS / KARSU ;

1.33.  Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian                        Daerah/SAPK ;

1.34.  Pengambilan Data Base PNS Kabupaten Maluku Tenggara ;

1.35.  Penyelesaian Kartu Pegawai PNS

 

2. PROGRAM FASILITASI PINDAH / PURNA TUGAS

Kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang kegiatan ini adalah sebagai berikut :

2.1.     Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

2.2.     Pemulangan Pegawai Yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas

2.3.     Penyelesaian SK pensiun PNS

2.4.     Mutasi Pegawai Negeri Sipil

2.5.     Penyelesaian Administrasi TASPEN

 

3.   PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

Kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang kegiatan ini adalah sebagai berikut :

3.1.     Pendidikan dan Pelatihan Teknis ;

3.2.     Pendidikan Penjenjangan Struktural ;

3.3.     Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan ;

3.4.     Pendidikan Profesi Bagi Tenaga Guru (Akta IV)

 

4.    PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1.1.     Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah ;

1.2.     Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah ;

1.3.     Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah ;

1.4.     Pendidikan Profesi Kedokteran ;

1.5.     Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Entepreunership ;

1.6.     Sosialisasi Peraturan Bidang Kepegawaian

1.7.     Pendidikan dan Pelatihan SAPK

 

5. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN  APARATUR

Kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang kegiatan ini adalah sebagai berikut :

2.1.     Pengadaan Kartu Identitas Pegawai

2.2.     Evaluasi Disiplin PNS

2.3.    Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS ;

2.4.    Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

2.5.    Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu

 

6.    PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan yang dilaksanakan mencakup :

6.1.     Penyediaan Jasa Surat Menyurat

6.2.     Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

6.3.     Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan

6.4.     Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

6.5.     Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6.6.     Penyediaan Alat Tulis Kantor

6.7.     Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6.8.     Penyediaan Bahan Logistik Kantor

6.9.     Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman

6.10.  Rapat-Rapat  Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

6.11.  Penyusunan Profil Bidang Sumber Daya Aparatur

 

7. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan-Kegiatan yang dilaksanakan mencakup  :

7.1.      Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ;

7.2.      Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

7.3.      Pemeliharaan Ruitn/berkala Peralatan Gedung Kantor

7.4.      Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Lisrik Gedung Kantor ;

7.5.      Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7.6.     Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobuler

7.7.     Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

7.8.     Pengadaan Mobuler

7.9.     Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

7.10.  Pembangunan Gedung Kantor.

 

8. PROGRAM PENINGKATAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM  PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan-Kegiatan yang dilaksanakan mencakup  :

8.1.  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8.2.  Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

8.3.  Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis serta Realisasi Anggaran

8.4.  Penyusunan Laporan keuangan Lima  Tahunan



PENUTUP

Rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah 2008-2013 adalah merupakan pedoman, arahan dan petunjuk serta sebagai komitmen bagi seluruh komponen organisasi untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sekaligus sebagai penjabaran dari Visi, Misi Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM). RENSTRA ini diharapkan dapat mewujudkan suatu sistem pengelolaan kepegawaian menuju PNS yang bersih, berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Melalui analisis lingkungan strategis Badan Kepegawaian Daerah berupaya agar reformasi birokrasi yang merupakan agenda pemerintah tetap akan terus dilaksanakan. Meskipun disadari bahwa perwujudan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil bukan hal yang mudah serta menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah semata selaku institusi pemerintah daerah, namun demikian mengingat Badan Kepegawaian Daerah sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai peran terdepan dalam mengemban amanat pemerintah untuk menyelenggarakan manajemen PNS, maka Badan Kepegawaian Daerah mempunyai kewajiban mengaktualisasikan perannya lima tahun kedepan dalam langkah nyata sesuai kompetensi intinya di bidang kepegawaian. Apabila Badan Kepegawaian Daerah mampu membawakan peran nyata di bidang kepegawaian sebagaimana diharapkan oleh stake holder dan masyarakat, mudah-mudahan BKD sebagai institusi pemerintah mampu terus bertahan menghadapi perubahan lingkungannya dan bahkan berkembang dalam menyelenggarakan misinya.

Last Updated on Thursday, 16 February 2017 20:31  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1107
mod_vvisit_counterYesterday11476
mod_vvisit_counterThis week26601
mod_vvisit_counterLast week103064
mod_vvisit_counterThis month267161
mod_vvisit_counterLast month163248
mod_vvisit_counterAll days7106378

We have: 249 guests online
Your IP: 54.224.4.231
 , 
Today: May 29, 2017

Who's Online

We have 400 guests online